Bangunan Kantor DinKes Pengadaan Gedung Layanan Inovasi Kesehatan, Miliaran Diduga Tidak Sesuai Speak


  


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Jejak Terkini.id- BANTAENG — Satu paket proyek rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan gedung layanan inovasi kesehatan Kabupaten Bantaeng, yang bersumber dari dana APBD dengan nilai anggaran Rp.3.166.562.000,(Tiga milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan nomor kontrak:05/SP/PKDK/DINKES-BTG/IX/2021, waktu pelaksanaan 1 september sampai dengan 29 desember 2021, melalui pelaksana CV.SURINDO UTAMA PERSADA dan konsultan perencana CV.MADU IQKUWAIS.

Sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rekan media halilintarnews.id, beberapa waktu yang lalu.

 

“Menurutnya dilokasi proyek ditemukan beberapa item kegiatan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal dalam Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)”.

” Salah satunya yakni pemakaian pembesian pada pengerjaan kolom utama (K1) dengan ukuran 50 x 50 cm, sebanyak 20 tiang dan 4 Kolom pada (K2) dengan ukuran 30 x 30 cm ” ujar ketua LPK Sulsel.

“Begitupun dengan pemakaian pembesian pada Sloef, Balok dan Kolom Praktis serta Ringbalk yang diduga tidak sesuai dengan Spek.” Jelas, Hasan Anwar.

“Hal itu juga dibenarkan oleh tim Quality Kontrol/Pelaksana Nawavrido Habibi dan Zaliq Akbar dilokasi proyek bahwa ” Kami hanya mengacu pada gambar terkait detail pembesian, maka itulah yang dilaksanakan Pak ” ucapnya

“Sementara konsultan pengawas Herman, yang dimintai klarafikasinya oleh tim LPK melalui Via WhatsAppNya juga mengatakan ” Kita ini cuma mengawasi bukan merencanakan, yang lebih tahu sebenarnya adalah perencanaan karena pasti melalui proses analisa teknik desain ” kata Herman

Terkait pemakaian ukuran diameter pembesian 4 jenis yakni Besi D16, ¤12, ¤08 serta ¤06. Namun diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya.

“Namun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mirna S.Si.Apt, maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Habibi S.Si.Apt, yang ingin dimintai klarafikasinya sama sekali tidak ingin merespon lagi.”

Ditempat yang terpisah Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar, dihadapab media ini Senin, (23/11/2021) menjelaskan bahwa proyek dengan anggaran milyaran pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.

“Hasan Anwar menambahkan Pekerjaan rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan gedung layanan inovasi kesehatan, diduga ada indikasi Mark Up Volume pengerjaan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berimbas kepada mutu kwalitas dan Kwantitas pada setiap item dari struktur pengerjaan dalam kontruksi bangunan tersebut”Jelasnya

Ketua LPK Sulsel Hasan Anwar menegaskan, terkait temuan 4 proyek bangunan tersebut yakni Bangunan Puskesmas Bissappu, bangunan puskesmas Baruga dan dua bangunan kantor Dinkes Bantaeng, yang sudah beberapa kali di muat di media online, kami selaku Tim LPK Sulsel siap mempertanggungjawabkan, tegas Hasan Anwar dihadapan media.(Rls).

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent News